Menu Utama


Link










Hakim dan Pegawai

1

1

1

1

1

1

1


Polling

Bagaimana menurut anda pelayanan kami?
Sangat bagus | 121
Bagus | 14
Cukup | 12
Biasa | 5
Kurang | 3
Sangat kurang | 179
 

PN Jatuhkan Putusan Sela Kasus Ijazah Bupati Madiun 

Sidang lanjutan kasus dugaan ijazah palsu Bupati Madiun Muhtarom, dengan agenda putusan sela. Dalam Putusan Sela tersebut majelis hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tidak berwenang mengadili perkara terrsebut oleh karena perkara tersebut merupakan kasus sengketa pilkada.
"Karena pokok perkara dalam kasus ini adalah sengketa Pilkada maka pihak Pegadilan Negeri (PN) Kabupaten Madiun tidak memiliki kewenangan untuk menangani kasus ini. Jadi majelis hakim memerintahkan penghentian perkara," ujar Hakim Ketua H.Bambang Hermanto,SH.MH saat sidang hari Rabu (29/2/2012).

Salah satu hakim anggota, Lucy Ermawati,SH mengatakan, keputusan tersebut diambli oleh majelis hakim dengan mempertimbangan beberapa hal, terutama adap yang sampaikan oleh kubu penggugat dan tergugat selama proses persidangan ini berlangsung.

"Sebagaimana diketahui perkara ini merupakan kasus sengketa pilkada. Jadi secara formalitas gugatan ini tidak bisa diteruskan. Kita memang belum sampai ke pokok perkara gugatan soal dugaan ijazah palsu," jelas Lucy.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim juga mengutarakan dasar pengambilan keputusan berupa juris prudensi keputusan pada sidang pilkada di Sumbawa 2011 lalu. Yaitu Keputusan MA no. 145K/TUN/2011 tentang penolakan kasasi pada kasus gugatan terkait ijazah Zulkifli Muhadi, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Kepada para penggugat, PN Kabupaten Madiun juga mewajibkan untuk membayar biaya sidang sebesar Rp 391 ribu. Lucy menyatakan, putusan ini sudah final. Namun bila penggugat tidak puas, penggugat bisa saja melakukan upaya hukum lain seperti banding.

Dalam sidang tersebut, seolah sudah mengatahui jika tuntutan mereka ditolak, para penggugat tidak ada yang hadir. Namun, mereka mengirimkan rilis ke sejumlah wartawan. Dalam rilis tersebut disebutkan  ketidakhadiran mereka dalam sidang merupakan bentuk protes dan kekecewaan atas obyektivitas hakim dalam menangani perkara ini.

Ketua PN Kab. Madiun


SIPP


Kalender


Kontak



Statistik

Hari ini: 29 User
Total Visitor: 16864 Visitor
Total Hits: 81006 Hits
User Online: 1 User