Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

JL.Soekarno- Hatta No.15 Madiun Telp/Fax.(0351) 462758

[email protected]

SIPPDirektori PutusanSurat keterangan OnlineE~Court


Sosialisasi Aplikasi Ecourt Fitur Upaya Hukum Banding

 3

 

Rabu, 12 Agustus 2020, Mahkamah Agung RI menggelar acara Sosialisasi Aplikasi Ecourt Fitur Upaya Hukum Banding.

Acara digelar pukul 09.00 WIB dan dilaksanakan secara Daring Teleconference. Para Tamu Undangan yang Hadir dalam Sosilisasi Daring tersebut berjumlah 80 lebih dengan mayoritas yang hadir dari Pengadilan Negeri Wilayah Jawa Timur. Dalam Undangannya turut Hadir Ketua, Hakim, Panitera, Para Panitera Pengganti beserta Jurusita dan Jurusita Pengganti.
Fitur Upaya Hukum Banding ini adalah fitur terbaru yang mengisi aplikasi ecourt, sehingga mempermudah bagi para pengguna untuk mengajukan Upaya Hukum perkaranya, memangkas waktu dan biaya tanpa perlu harus menempuh jarak untuk mendaftarkan upaya hukumnya. Selain itu dalam fitur tersebut juga diberikan kemudahan bagi user pengadilan untuk memantau kelengkapan berkas dan pencocokan para pihak, sehingga tidak perlu repot dalam mengoreksi kelengkapan berkas dan identitas perkara tersebut.

Berikut dokumentasi kami di acara :

4

5

6

7

8

 

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas