Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

JL.Soekarno- Hatta No.15 Madiun Telp/Fax.(0351) 462758

[email protected]

SIPPDirektori Putusan


PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (ONE GATE INTEGRATED SERVICE) PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN MADIUN

 

WhatsApp Image 2018 04 16 at 10.07.25

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (ONE GATE INTEGRATED SERVICE) PADA PENGADILAN ) NEGERI KABUPATEN MADIUN
A.    LATAR BELAKANG
Pengadilan NegeriKab.Madiun sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama bagi masyarakat pencari keadilan, berkewajiban untuk selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.


Secara ideal sebuah badan peradilan haruslah berorientasi pada pelayanan publik yang prima sebagai salah satu penjabaran visi badan peradilan yakni terwujudnya badan peradilan yang agung, dan sejalan dengan agenda reformasi birokrasi peningkatan pelayanan publik.Oleh karena itu diambil langkah inovasi strategis dengan menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP/One Gate Integrated Service) yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan menjadi lebih transparan dan akuntabel meliputi semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun non-teknis yang telah di launching padatanggal 1 Maret 2018 yang lalu.

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP/One Gate Integrated Service) di Pengadilan Negeri Kab. Madiun semata-mata dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan serta untuk mencegah munculnya praktik KKN akibat adanya interaksi langsung masyarakat pencari keadilan dengan aparat/pejabat pengadilan yang kurang transparan dihadapan publik. Sehingga dengan penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP/One Gate Integrated Service) diharapkan masyarakat pencari keadilan akan mendapatkan pelayanan peradilan yang prima yakni peradilan sederhana, murah, akuntabel, responsibility, transparan, efektif, efisien dan ekonomis. Dengan sistem tersebut diharapakan pula pelayanan yang diberikan menjadi terstruktur dan terukur (direct servie) dan akan meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik serta tidak terjadi lagi KKN di Pengadilan Negeri Kab. Madiun.
Layaknya suatu sistem, untuk berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP/One Gate Integrated Service) ditentukan oleh berbagai komponen baik dari internal Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pemerintah, aparat penegak hukum lain termasuk advokat, maupun masyarakat pada umumnya khususnya para pencari keadilan. Karena itu dibutuhkan komitmenm kerja keras, kerja sama dan dukungan dari kita semua termasuk dalam melakukan kontrol dan evaluasi dalam implementasinya.

WhatsApp Image 2018 04 16 at 10.07.19

 

B. DASAR HUKUM 1. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP ; 2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; 3. UU Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ; 4. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik ; 5. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi; 6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri; 7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor: W.14.U34 / 65 / KP.00.3 / PEN / 02 / 2018; 8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor: 3 / UP / KEP / 2 / 2018
C. JENIS-JENIS LAYANAN PERADILAN YANG PELAKSANAANNYA DILAKUKAN SECARA TERPADU
a. Kepaniteraan Perdata
1) Pendaftaran perkara gugatan biasa;
2) Pendaftaran perkara gugatan sederhana;
3) Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
4) Pendaftaran verzet atasan putusan verstek;
5) Pendaftaran perkara permohonan;
6) Pendaftaran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
7) Pendaftaran memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8) Permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;
9) Permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama;
10) Permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;
11) Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
12) Pendaftaran permohonan eksekusi;
13) Pendaftaran permohonan konsinyasi;
14) Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;
15) Permohonan pencabutan gugatan, permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi;
16) Permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK;
17) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata/kekhususan.
b. Kepaniteraan Pidana
1) Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat dan ringan/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;
2) Pendaftaran permohonan praperadilan;
3) Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi;
4) Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
5) Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
6) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeladahan;
7) Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;
8) Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
9) Penerimaan permohonan pembantaran;
10) Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

WhatsApp Image 2018 04 16 at 10.07.25
c. Kepaniteraan Hukum
1. Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
2. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;
3. Permohonan melaksanakan penelitian dan riset;
4. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
5. Permohonan pendaftaran surat kuasa;
6. Permohonan legalisasi surat;
7. Permohonan keterangan tidak pernah dicabut hak pilihnya;
8. Permohonan keterangan tidak pernah di pidana karena kealpaan ringan (culpa levis) atau alasan politik;
9. Permohonan keterangan tidak pernah memiliki tanggungan utang secara perorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan Negara;
10. Layanan pengaduan/SIWAS-MARI;
11. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum lainnya;
12. Menerima pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) untuk pembuatan surat keterangan, pendaftaran Surat Kuasa dan pendirian CV sebesar Rp 5.000,-;
13. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144;
14. Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;
15. Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan.
d. Sub Bagian Umum dan Keuangan
Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Negeri.

 

 


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas